institusi survei kembali menyeruak. setelah sejumlah survei “memasarkan” jualannya, kita semua dibuat bingung. survei mana yang memiliki racikan obyektif. survei a mengusung si aburizal bakrie sebagai favorit. di tempat lain, survei b lebih menonjolkan prabowo. tak kalah “ngejrengnya”, survei anu malah menampilkan megawati sebagai pilihan jajak pendapat. publik jadi seperti komunitas bego yang seolah-olah bisa menerima klaim survei itu. menariknya, kesimpulan survei dipungut begitu saja oleh mainstream media sebagai headline. membuat perang survei semakin ramai, entah sebagai pesanan, eksesais ekspresi publik mengenai preferensi mereka saat ini atau sekadar “kegenitan” para punggawa survei dalam mengutak-ngatik fortune politik para tokoh yang ditonjolkan oleh survei mereka (dengan harapan, kali aja jika terpilih, geng survei ini bisa masuk dalam line up kekuasan).

iklim politik di indonesia sudah ditakdirkan sarat intrik. permainan survei menjadi salah satu trik yang kini meluas dipakai, baik di pemilu nasional maupun pilkada. politisi tahu betul cara memainkan sentimen publik. mereka paham arti penting menciptakan “branding”. hasil survei menjadi tester awal apakah “branding” atau citra itu dapat dijual kepada konstituen. jika kemasan packaging-nya menarik, setidaknya menjadi pemancing untuk terus “bermain” di ranah ini. di sinilah “tricky” manipulasi survei yang ada di indonesia.

mindset survei kita tidak mengusung obyektivitas dan kepentingan publik dalam merilis hasil jajak pendapat mereka. saya ingat, ketika seorang tokoh partai nasional bercerita tentang sebuah kelompok survei yang dipakainya dengan dana miliaran rupiah. ia dengan bangganya mengisahkan bagaimana seriusnya kelompok survei itu meyakinkan dirinya sebagai salah seorang capres paling menjanjikan dalam pemilu 2010. kenyataannya, sang politisi itu bahkan tidak masuk dalam ballot suara. ironisnya, dana miliaran yang telah digelontorkannya malah digunakan oleh pemilik survei untuk mempromosikan dirinya sendiri meski pada akhirnya juga gatot alias gagal total.

kalau survei bisa dibeli, tidakkah itu juga identik dengan kemungkinan mereka mampu “membeli” suara konstituen. sebab cara kerja survei yang sedikit lebih sophisticated saja bisa dijinakkan, direkayasa dan “diarahkan”, apalah susahnya “menundukkan” para pemilih. begitulah realitas survei dan dunia politik indonesia. menemukan independensi para pelaku survei di indonesia sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. sudah saatnya, semua orang bergerak simultan untuk menggunakan akal sehatnya dalam melihat perilaku kekuasaan politik kita, termasuk kebiasaan menggunakan survei abal-abal tsebut.