Back to Kompasiana
Artikel

Catatan

Aditya Ristianang

aktif di Twitter, silakan ke @aditrist atau 085642167289

Badan Eksekutif dalam Rupanya di Negeri Dongeng

REP | 26 November 2012 | 11:12 Dibaca: 103   Komentar: 0   0

Suatu ketika dalam negeri dongeng abad 21, hadirlah sebuah cerita yang tak pernah didengar anak-anak saat tidur seperti dongen Cinderela dan Snow White, mungkin para orang tua takut menceritakannya, karena cerita ini sungguh-sungguh dilematis. Dilematis, ketika kenyataan bercampur menjadi sebuah bayangan dan menjadi kabur ketika benar-benar terjadi.


Suatu ketika di negeri dongeng pada masa yang dinamakan masa demokrasi disebuah negara besar, Negara yang berbeda-beda dari segala aspek tetapi mampu menyatukan segala perbedaan itu menjadi kesatuan berkat pahlawan-pahlawan terdahulunya. Singkat cerita disana ada sebuah Dewan eksekutif yang mengatur pemerintahannya, karena Negara tersebut menganut system Trias Politika jadi disana terdapat lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Terdapat pula sekolah yang menyekolahkan kaum-kaum yang katanya Intelektual yang didalamnya ada semacam organisasi yang secara sistemnya sama seperti Dewan Eksekutif di Negaranya. Sekolah intelektual? ingin mengatakan tidak intelektual tetapi mereka menganggap dirinya seperti itu. Intelektual tapi penipuan banyak terjadi disekolah itu, intelektual tapi kongkalikong masalah uang masih marak terjadi di situ, intelektual tapi penindasan kaum minoritas disekolah itu, keadilan hanya milik kaum mayoritas yang sejajar ideologinya. Apa yang terjadi dengan kedua hal yang dikatakan eksekutif itu di negeri dongeng? Dewan Eksekutif dan Badan Eksekutif di sekolah intelektual tersebut.

Harusnya Badan Eksekutif itu menampung semua siswa (yang diwakilinya) dari berbagai latar belakang agama dan suku, tetapi realitanya siswa yang agamanya minoritas dibuang dan diam-diam diacuhkan. Paling tinggi siswa itu akan menjadi bawahan kabinetnya. Magisnya adalah Agama menjadi tembok besar dalam sekolah tersebut yang menjadikan divertas manusia, padahal secara manusiawi semua manusia itu sama.

Harusnya Badan Eksekutif itu bergerak ketika apa yang menjadi hak siswa dirampas oleh birokrasi, tetapi realitanya hanya sebatas koar-koar dalam diskusi dan seminar tanpa gebrakan yang membuat birokrasi tunduk dengan mereka yang memperjuangkan keadilan. Magisnya adalah Badan Eksekutif yang dibilang eksekutif itu diam ketika teman-temannya dirampas keadilannya.

Harusnya Badan Eksekutif itu bebas dengan pengaruh busuk politik. Karena mereka siswa, seorang yang muda, pikirannya hanya untuk hal yang hakiki yaitu keadilan dan humanisme. Realitanya penetrasi kelompok-kelompok partai politik tajam memandang para penggiat Badan Eksekutif tersebut. Mencari celah untuk masuk dan menggunakan mereka untuk pijakan di lumpur politik praktis yang kotor. Magisnya adalah mereka tahu politik itu kotor, tapi mereka memilih terjun sedini itu demi keuntungan bagi kelompok masing-masing, apa yang menjadi visi dan misi Badan Eksekutif telah bergeser jauh.

Harusnya Badan Eksekutif itu mampu membendung pengaruh organisasi eksteren yang masuk dalam badan mereka, realitanya mereka mengekor dalam organisasi eksteren sekolahnya. Membuat gerakan-gerakan separatis, apa manfaat organisasi eksekutif itu mengekor organisasi eksternal kampus? tak ada! Hanya merusak system birokrasi dan manfaat Badan Eksekutif itu sendiri. Organisasi eksternal memanfaatkan Badan Eksekutif itu sebagai alat produksi kader-kader baru dan alat produksi kebijakan-kebijakan yang jelas menguntungkan organisasi eksternal tersebut. Magisnya adalah sebuah badan yang dikatakan eksekutif oleh orang-orang mau dijadikan ekor oleh organisasi di luar sekolahnya.

Lalu, bagaimana dengan Dewan Eksekutif di negara tersebut? Sekolah intelektual adalah gambaran dari sebuah Negara, jadi tak ada bedanya Badan Eksekutif di sekolah dengan Dewan Eksekutif di Negara tersebut. Sebuah cerita dongeng yang menggambarkan keadaan Badan Eksekutif di sebuah negeri yang penuh dengan keanekaragaman, realita dalam sebuah dongeng, dan magis dalam sebuah kenyataan yang sebenarnya kita lihat.

Sebaik-baiknya kelompok kita atau komunitas kita, akan menjadi benalu ketika hidup dalam sebuah kelompok lain. Visi dan Misi akan menjadi kabur, yang terjadi adalah perebutan kekuasaan dan kepentingan dengan bermacam-macam tujuan. Apakah dengan bangga kita akan sebut itu sebagai politik praktis? Ataukah kita dengan santun menyebutnya demi azaz sebuah kelompok mayoritas? Saya hanya ingin manusia yang dianggap intelektual mampu berfikir secara intelektual, yang didasari oleh prinsip-prinsip yang berani dan dewasa. Dewasa memilih yang benar dan salah, dan berani mengatakan benar untuk yang benar, dan salah untuk yang salah.

“Masih terlalu banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa, merintih kalo ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa. Mementingkan golongan, ormas, teman seideologi dan lain-lain.” Gie

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Fort Marlborough dan Tugu Thomas Parr, Saksi …

Sam Leinad | | 21 April 2014 | 12:34

Dekati ARB, Mahfud MD Ambisius Atau …

Anjo Hadi | | 21 April 2014 | 09:03

Menjadi Sahabat Istimewa bagi Pasangan Kita …

Cahyadi Takariawan | | 21 April 2014 | 07:06

Bicara Tentang Orang Pendiam dan Bukan …

Putri Ratnaiskana P... | | 21 April 2014 | 10:34

Yuk, Ikuti Kompasiana Nangkring bareng …

Kompasiana | | 15 April 2014 | 20:47


TRENDING ARTICLES

Demonstrasi KM ITB: Otokritik untuk …

Hendra Wardhana | 7 jam lalu

Bagaimana Rasanya Bersuamikan Bule? …

Julia Maria Van Tie... | 12 jam lalu

PDIP dan Pendukung Jokowi, Jangan Euforia …

Ethan Hunt | 13 jam lalu

Akuisisi BTN, Proyek Politik dalam Rangka …

Akhmad Syaikhu | 14 jam lalu

Jokowi-JK, Ical-Mahfudz, Probowo-…? …

Syarif | 16 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: